Menko Polhukam : “Demokrasi, Keamanan dan Kesejahteraan: Pengalaman Indonesia”

Menkopolkam

 “Demokrasi mengubah paradigma kebijakan keamanan di Indonesia dari yang semula berpusat pada negara menjadi lebih berorientasi pada individual-wellbeing”, demikian disampaikan oleh Menko Polhukam RI Djoko Suyanto dalam kuliah umumnya di Rajaratnam School of International Studies, Singapura, Senin (10/12). Para ahli mengatakan bahwa pergeseran paradigma keamanan didorong oleh globalisasi. Namun di Indonesia, menurut mantan Panglima TNI ini, adalah demokrasi yang menyebabkan pergeseran paradigma tersebut. “Demokrasi telah membuat warga negara dan hak-haknya menjadi pusat paradigma”.  
 

Djoko Suyanto menjelaskan, di dalam kegairahan demokrasi di Indonesia, pertumbuhan ekonomi naik dengan mengesankan dan stabil. Ia mencontohkan, berbeda dari anggapan umum, dinamika dari kebebasan berserikat ternyata tidak berelasi secara negatif dengan tingkat produktivitas buruh, malahan “menjadi aspek bermartabat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia”. Indonesia menurutnya adalah satu dari sedikit negara yang mampu bertahan dari krisis ekonomi dunia. “Tingkat produktivitas buruh menyumbang secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia”. 

Mengutip Mohammad Hatta, di awal kuliahnya Djoko Suyanto menekankan, demokrasi adalah sebuah ideal yang sejak mula diperjuangkan Indonesia. “Hatta, salah satu pendiri republik yang kami cintai, segera setelah kami merebut kemerdekaan, menyatakan bahwa “kemerdekaan Indonesia hanya bisa langgeng dalam demokrasi”, katanya. Memang tidak ada hubungan kausal antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun mengutip Amartya Sen, Djoko Suyanto mengingatkan, dalam Negara demokrasi tidak pernah terjadi kelaparan. Bahkan, menurutnya, sejumlah studi menunjukkan: makin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, makin kecil kemungkinan sebuah Negara berputar pada otoriterisme.

Agar demokrasi Indonesia dapat menyumbang pada kesejahteraan, menurut Djoko Suyanto, maka ia harus membuahkan institusi-institusi publik yang transparan, akuntabel dan dengan governance yang baik. Demokrasi juga harus memungkinkan partisipasi publik yang makin besar dalam pembuatan kebijakan publik dan dalam mengawasi pelaksanaannya. “Indonesia tidak membutuhkan orang kuat, melainkan pemerintahan yang efektif dengan civil society yang kuat”, tegasnya.

Lebih lanjut, Menko Polhukam RI menyatakan, demokrasi Indonesia yang sehat dan bersahabat dan ditopang ekonomi yang kuat, adalah sumber dari pengaruh penting Indonesia pada negara-negara ASEAN dan stabilitas kawasan. Namun ia mengingatkan, demokrasi tidak bisa ditanam dari luar pagar. “Pemajuan demokrasi dan hak asasi di satu bangsa pada hakekatnya ditentukan oleh kemauan dan dialektika dalam bangsa itu sendiri”.

Kuliah umum yang diselenggarakan oleh Nanyang Technological University ini dihadiri oleh mahasiswa, pengajar, akademisi, pengusaha, politisi, dan pejabat pemerintahan Singapore. Nampak hadir, Acting Minister for Social and Family Development Singapore, Mr. Chan Chun Sing, dan Chief of Defence Force LG, Mr. Neo Kian Hong. Sebelum acara, Menko Polhukam telah memenuhi undangan makan pagi dari Deputi Perdana Menteri Singapura, Mr.Teo Chee Hean. 

Pada kesempatan terpisah, Menko Polhukam juga  diwawancarai secara ekslusif oleh stasiun tv Channel News Asia. Isu-isu yang menjadi topik wawancara diantaranya adalah keamanan Indonesia, terorisme, situasi perburuhan di Indonesia,  Papua dan pemimpin Indonesia di masa datang. 

Usai pelaksanaan kuliah umum, Menko Polhukam RI Djoko Suyanto melakukan kunjungan kehormatan kepada Mr. Lee Hsien Loong atas undangan Perdana Menteri Singapura tersebut. (AQnews)

Menkeu RI Ingin Percepat Pembahasan RUU Pencegahan Pendanaan Terorisme

Menteri Keuangan Agus Martowardoyo hari Rabu ingin mempercepat pembahasan RUU yang mencegah pendanaan terorisme, agar dapat disahkan bulan Februari.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo ingin mempercepat pembahasan RUU pencegahan pendanaan terorisme (Foto: dok).

 

Menteri Keuangan Agus Martowardoyo menegaskan pentingnya rancangan undang-undang pendegahan pendanaan terorisme dapat disetujui secepatnya, karena Indonesia adalah satu dari dua negara kelompok G-20 yang tidak memiliki undang-undang mengenai pendanaan kegiatan terkait teror, Rabu (13/12).

Tanpa undang-undang itu, lembaga internasional seperti Satuan Tugas Aksi Finansial, FATF, dapat menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif.

Jika Indonesia belum memberlakukan undang-undang seperti itu pada waktu FATF melakukan peninjauan, badan itu dapat menurunkan standar fisibilitas finansial Indonesia.

Menurut Menkeu Martowardoyo, penilaian badan-badan peringkat kredit internasional juga berisiko terimbas hasil peninjauan FATF.(VOA)

Kapolsek dan 2 Polisi Tewas Diserang Kawanan Bersenjata di Papua

Tiga orang anggota Polisi di Markas Polsek Pirime, Kabupaten Lany Jaya, Papua, tewas dalam serangan yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata Selasa dini hari (27/11).

Kabiro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar (VOA/Andylala).

 

JAKARTA — Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar di Jakarta Selasa (27/11) menjelaskan terjadinya penyerangan Markas Polsek Pirime, di Kabupaten Lany Jaya, Papua.

"Ada aksi penyerangan disertai dengan pembakaran terhadap Mapolsek Pirime, di Kabupaten Lany Jaya, pada pukul 5 pagi Waktu Indonesia Timur," jelas Boy Rafli. "Di dalam Mapolsek ini ada empat personil kita. Tiga orang diantaranya meninggal dunia akibat luka tembak dan luka bakar. Kapolsek Iptu Rolfi Takubesi, dan dua anggotanya yaitu Briptu Daniel Makuker dan  Briptu Jefri Rumkorem. Para pelaku selain melakukan penembakkan, juga melakukan aksi pembakaran terhadap sarana yang ada di sana," tambahnya.

Para penyerang Mapolsek itu menurut Boy Rafly Amar, selain menyerang petugas juga merampas dua senjata api laras panjang dan satu pistol genggam milik anggota polisi yang tewas.

Soal pelaku penyerangan menurut Boy Rafli, bisa saja dilakukan oleh siapa saja termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM). Yang pasti menurutnya, pelaku menggunakan senjata api dan mempunyai niat selain menyerang, juga bermotif melakukan perampasan senjata.

"Ya segala sesuatu bisa saja ya. Namun jelas faktanya seperti itu. Mereka menggunakan senjata api dan melakukan penyerangan. Bukan hanya sekedar mencederai anggota kita tetapi juga melakukan perampasan senjata api. Orang-orang yang seperti itu, tentunya kita bisa menganalisa (perampasan senjata tersebut digunakan) untuk apa. Selama ini keberadaan dari kelompok-kelompok ini adalah melakukan aksi kekerasan," ungkap Boy Rafli.

Selanjutnya menurut Boy Rafli, penyerangan seperti itu sering terjadi terhadap markas-markas atau Pos Polisi di daerah terpencil di Papua. Polisi mengalami kesulitan dalam menghadapi kelompok sipil bersenjata ini, karena disamping jumlah personil polisi yang kurang dari 30 orang di lokasi-lokasi terpencil itu, dan harus menghadapi para penyerang yang berjumlah antara 10 hingga 20 orang keatas. Boy Rafli menambahkan, selain jumlah personel yang sedikit, kondisi geografisnya, sangat terpencil dan mudah digunakan untuk bersembunyi oleh para penyerang.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional Adrianus Meliala kepada VOA mengatakan, kelompok sipil bersenjata yang sering melakukan kekerasan ini posisinya sudah sangat kuat, baik dari sisi jumlah personil, maupun persenjataan. Hal inilah yang menurut Adrianus menyulitkan aparat polisi dalam malakukan penegakkan hukum.

"Ya memang situasinya sudah sangat sulit sekali. Karena di pihak lain, para pengganggu keamanan itu sudah mendapatkan posisi yang menurut saya menguntungkan, karena mereka sudah sangat kuat dari sisi jumlah. Kemudian dari sisi persenjataan. Dan yang lebih penting lagi adalah, selalu ada pihak-pihak dari dalam maupun luar negeri yang mendukung mereka. Jadi itulah yang mempersulit posisi polisi dan aparat keamanan lain dalam rangka mempertahankan keamanan," ungkap Adrianus.

Penyerangan Markas Polsek Pirime, Kabupaten Lany Jaya Papua, menambah catatan peristiwa berdarah di Papua. Sebelumnya pada Oktober lalu, personel gabungan TNI/Polri diserang kelompok bersenjata di Muara Sungai Kebo, Distrik Kebo, Kabupaten Paniai, Papua. Dua orang prajurit TNI dalam peristiwa itu mengalami luka tembak.

Tingkatkan Kemitraan Strategis AS-RI, Dubes AS Kunjungi Papua

Anggota DPR RI menyatakan dukungan bagi langkah-langkah yang ditempuh pemerintah AS dan Indonesia untuk mewujudkan pembangunan menyeluruh di Papua.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Marciel melakukan kunjungan selama dua hari ke Papua, mulai hari ini, 5 November 2012 (Foto: dok).

 

JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Helmy Fauzi mengatakan di Jakarta, Senin (5/11), langkah-langkah strategis yang ditempuh pemerintah RI dan AS dalam memperkuat kemitraan untuk mempercepat pemenuhan kesejahteraan rakyat Papua di berbagai sektor merupakan upaya yang positif.

“Tentu yang relevan dengan konteks pembangunan di Papua, pembangunan sumber daya manusia, pengembangan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, " kata Helmy Fauzy. "Pembangunan di Papua harus diperhitungkan hak-hak kaum adat. Jangan terkesan ada pembangunan di sana tetapi masyarakatnya tetap terpinggirkan,” lanjutnya.

Dalam rilis yang dikeluarkan Senin (5/11), Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Marciel, akan berada di Jayapura Papua, tanggal 5 dan 6 November untuk bertemu dengan pejabat serta tokoh masyarakat setempat.

Kunjungan Dubes Marciel ke Papua menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat terhadap berbagai kegiatan di seluruh Indonesia guna meningkatkan kerjasama di dalam kerangka Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia.

Tokoh pemuda Papua, Arnold Udam dari Himpunan Pengusaha Muda Anak Asli Papua (Hikmas Papua) mengatakan kunjungan kerja Dubes AS Scot Marciel ke Papua merupakan momentum cukup strategis.

“Kehadiran Dubes AS ini harus dilihat oleh pemerintah pusat sebagai sebuah keinginan kuat dari Pemerintah Amerika untuk secara bersama-sama bersinergi untuk mensejahterakan rakyat dan membangun Papua,” kata Arnold Udam.

Menurut Arnold, pihaknya mengundang Dubes AS dan para pelaku bisnis AS untuk menjadi panelis kunci dalam Kongres Himpunan Pengusaha Muda Anak Asli Papua (Hikmas Papua) yang digelar dalam waktu dekat di Jayapura , Papua.

“Kita akan mengundang Duta Besar AS, lembaga bisnis AS-ASEAN untuk hadir, termasuk pihak Badan Pembangunan Internasional AS, USAID," kata Arnold. "(Kami menginginkan) pencerahan dari Dubes AS dalam kongres, salah satunya strategi agar tata kelola pemberdayaan di Papua lebih berdampak bagi rakyat Papua,” lanjut tokoh Papua ini.

Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan pemerintah harus lebih fokus dan serius dalam mengawasi pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. “Tuntutan dari masyarakat yang belum tercapai, anggaran otonomi khusus itukan cukup banyak, Baik untuk infrastruktur, peningkatan daya saing ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Mudah-mudahan bisa digunakan oleh para pemimpin di Papua secara arif  dan bijaksana untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan yang lain,” komentar Ikrar.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini dalam sebuah rapat kabinet khusus membahas pembangunan di provinsi Papua dan Papua Barat menekankan pentingnya pemerintah memprioritaskan pembangunan di kedua provinsi itu .

”Pemerintah menempuh pendekatan  kesejahteraan, demi keadilan, kemajuan dan kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua dan Papua Barat,” kata Presiden SBY.

Berdasar Data Kementerian Keuangan RI, Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat masing-masing mencapai Rp 3,5 triliun tahun 2012 ini, sedangkan dana perimbangan kedua provinsi mencapai Rp 27 triliun. Diprediksi tahun 2013 mendatang dana tersebut akan meningkat cukup signifikan.

Dubes Marciel dijadwalkan akan bertemu dengan para pejabat lokal di provinsi Papua, membahas berbagai hal diantaranya, memperkuat program-program kerjasama pendidikan, serta bantuan AS lainnya dalam bidang kesehatan, lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan.

Dilaporkan, pemerintah AS akan mengucurkan dana hibah senilai 2,8 juta dolar AS untuk  membantu dinas pendidikan provinsi Papua serta program-program bantuan senilai 1,5 juta dolar AS untuk mengurangi penggundulan hutan atau deforestasi, melindungi keanekaragaman hayati, serta meningkatkan pendapatan warga Papua. Program-program tersebut merupakan kelanjutan komitmen Pemerintah AS untuk mendukung pembangunan daerah-daerah di Indonesia.

Pemerintah AS Dukung Dialog Damai di Papua

Menlu AS Hillary Clinton mengatakan pemerintah AS mengecam kekerasan di Papua dan berharap ada dialog damai untuk menyelesaikan konflik.

Secretary of State Hillary Rodham Clinton and Indonesian Minister of Foreign Affairs Marty Natalegawa in a joint press conference in Jakarta. (VOA/Andylala Waluyo)

 

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mengatakan di Jakarta Senin (3/9) bahwa pemerintah Amerika Serikat mengecam kekerasan yang berlangsung di Papua dan berharap pemerintah Indonesia dapat mengedepankan proses dialog damai dalam penyelesaian konflik yang terjadi di sana.

Namun demikian, Amerika Serikat, menurut Clinton, sejauh ini mendukung upaya Indonesia tetap mempertahankan Papua berada dalam wilayah kesatuan republik Indonesia.

“Kami mendukung integritas wilayah Indonesia dan termasuk Papua dan provinsi Papua Barat. Kami sangat percaya dialog antara perwakilan tokoh di Papua dan pemerintah Indonesia dapat berlangsung. Sehingga ke depannya, dapat melakukan pembangunan demi kesejahteraan rakyat di Papua,” ujar Clinton dalam jumpa pers gabungan bersama Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kantor Kementrian Luar negeri.

Clinton juga menegaskan pentingnya penegakkan hukum dan pelaksanaan undang-undang otonomi khusus di Papua demi kesejahteraan rakyat Papua.

“Kami berpikir bahwa harus bersifat inklusif dengan masyarakat Papua dan pelaksanaan undang-undang otonomi khusus untuk Papua. Dan tentunya kami sangat mengecam serangkaian aksi kekerasan yang terjadi di Papua. Untuk itu kami mendukung penegakkan hukum di Papua, dan untuk ke depannya kami sangat berharap ada kedamaian di tanah Papua,” ujarnya.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pertahanan Bantarto Bandoro kepada VoA mengatakan, pernyataan Clinton soal Papua sebenarnya lebih pada kekhawatiran terjadinya kekerasan yang terus berlangsung di Papua, karena tentunya akan mengancam kepentingan bisnis Amerika di Papua.

“Clinton juga akan memberikan suatu dukungan kepada Indonesia dalam menjaga integritas politiknya dan tidak mungkn mentolerir kecenderungan-kecenderungan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan republik Indonesia. Jadi dukungan politik dari Amerika itu sudah menjadi garansi. Sepertinya Amerika Serikat akan mencoba meminta pemerintah menangani masalah-masalah keamanan di Papua, untuk melindungi bisnis-bisnis mereka di Papua terutama Freeport,” ujarnya.

Kepada media, Clinton juga  memperingatkan kepada Indonesia bahaya terorisme yang marak terjadi di berbagai belahan dunia. Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia menjadi sasaran empuk penyerangan terorisme.

Ia memastikan bahwa kedua negara sepakat untuk mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia, tanpa diskriminasi pada kelompok-kelompok minoritas, agama, sekte dan etnis.

Dalam pertemuan itu, Clinton juga menyampaikan apresiasi pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia terkait inisiatif Indonesia dalam penyelesaian sengketa di kawasan Laut Cina Selatan.

Terkait komitmen untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, pemerintah Amerika Serikat menyumbangkan puluhan juta dollar amerika untuk pendidikan di Indonesia. Clinton mengatakan bahwa Amerika Serikat melalui lembaga bantuannya, USAID, akan menyumbangkan US$83 juta (Rp 791 miliar) untuk mendukung pendidikan di Indonesia dan $20 juta untuk pelatihan warga Indonesia di Amerika Serikat.