Anggota DPR RI menyatakan dukungan bagi langkah-langkah yang ditempuh pemerintah AS dan Indonesia untuk mewujudkan pembangunan menyeluruh di Papua.
JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Helmy
Fauzi mengatakan di Jakarta, Senin (5/11), langkah-langkah strategis
yang ditempuh pemerintah RI dan AS dalam memperkuat kemitraan untuk
mempercepat pemenuhan kesejahteraan rakyat Papua di berbagai sektor
merupakan upaya yang positif.
“Tentu yang relevan dengan konteks pembangunan di Papua, pembangunan sumber daya manusia, pengembangan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, " kata Helmy Fauzy. "Pembangunan di Papua harus diperhitungkan hak-hak kaum adat. Jangan terkesan ada pembangunan di sana tetapi masyarakatnya tetap terpinggirkan,” lanjutnya.
Dalam rilis yang dikeluarkan Senin (5/11), Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Marciel, akan berada di Jayapura Papua, tanggal 5 dan 6 November untuk bertemu dengan pejabat serta tokoh masyarakat setempat.
Kunjungan Dubes Marciel ke Papua menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat terhadap berbagai kegiatan di seluruh Indonesia guna meningkatkan kerjasama di dalam kerangka Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia.
Tokoh pemuda Papua, Arnold Udam dari Himpunan Pengusaha Muda Anak Asli Papua (Hikmas Papua) mengatakan kunjungan kerja Dubes AS Scot Marciel ke Papua merupakan momentum cukup strategis.
“Kehadiran Dubes AS ini harus dilihat oleh pemerintah pusat sebagai sebuah keinginan kuat dari Pemerintah Amerika untuk secara bersama-sama bersinergi untuk mensejahterakan rakyat dan membangun Papua,” kata Arnold Udam.
Menurut Arnold, pihaknya mengundang Dubes AS dan para pelaku bisnis AS untuk menjadi panelis kunci dalam Kongres Himpunan Pengusaha Muda Anak Asli Papua (Hikmas Papua) yang digelar dalam waktu dekat di Jayapura , Papua.
“Kita akan mengundang Duta Besar AS, lembaga bisnis AS-ASEAN untuk hadir, termasuk pihak Badan Pembangunan Internasional AS, USAID," kata Arnold. "(Kami menginginkan) pencerahan dari Dubes AS dalam kongres, salah satunya strategi agar tata kelola pemberdayaan di Papua lebih berdampak bagi rakyat Papua,” lanjut tokoh Papua ini.
Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan pemerintah harus lebih fokus dan serius dalam mengawasi pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. “Tuntutan dari masyarakat yang belum tercapai, anggaran otonomi khusus itukan cukup banyak, Baik untuk infrastruktur, peningkatan daya saing ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Mudah-mudahan bisa digunakan oleh para pemimpin di Papua secara arif dan bijaksana untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan yang lain,” komentar Ikrar.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini dalam sebuah rapat kabinet khusus membahas pembangunan di provinsi Papua dan Papua Barat menekankan pentingnya pemerintah memprioritaskan pembangunan di kedua provinsi itu .
”Pemerintah menempuh pendekatan kesejahteraan, demi keadilan, kemajuan dan kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua dan Papua Barat,” kata Presiden SBY.
Berdasar Data Kementerian Keuangan RI, Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat masing-masing mencapai Rp 3,5 triliun tahun 2012 ini, sedangkan dana perimbangan kedua provinsi mencapai Rp 27 triliun. Diprediksi tahun 2013 mendatang dana tersebut akan meningkat cukup signifikan.
Dubes Marciel dijadwalkan akan bertemu dengan para pejabat lokal di provinsi Papua, membahas berbagai hal diantaranya, memperkuat program-program kerjasama pendidikan, serta bantuan AS lainnya dalam bidang kesehatan, lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan.
Dilaporkan, pemerintah AS akan mengucurkan dana hibah senilai 2,8 juta dolar AS untuk membantu dinas pendidikan provinsi Papua serta program-program bantuan senilai 1,5 juta dolar AS untuk mengurangi penggundulan hutan atau deforestasi, melindungi keanekaragaman hayati, serta meningkatkan pendapatan warga Papua. Program-program tersebut merupakan kelanjutan komitmen Pemerintah AS untuk mendukung pembangunan daerah-daerah di Indonesia.
“Tentu yang relevan dengan konteks pembangunan di Papua, pembangunan sumber daya manusia, pengembangan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, " kata Helmy Fauzy. "Pembangunan di Papua harus diperhitungkan hak-hak kaum adat. Jangan terkesan ada pembangunan di sana tetapi masyarakatnya tetap terpinggirkan,” lanjutnya.
Dalam rilis yang dikeluarkan Senin (5/11), Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Marciel, akan berada di Jayapura Papua, tanggal 5 dan 6 November untuk bertemu dengan pejabat serta tokoh masyarakat setempat.
Kunjungan Dubes Marciel ke Papua menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat terhadap berbagai kegiatan di seluruh Indonesia guna meningkatkan kerjasama di dalam kerangka Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia.
Tokoh pemuda Papua, Arnold Udam dari Himpunan Pengusaha Muda Anak Asli Papua (Hikmas Papua) mengatakan kunjungan kerja Dubes AS Scot Marciel ke Papua merupakan momentum cukup strategis.
“Kehadiran Dubes AS ini harus dilihat oleh pemerintah pusat sebagai sebuah keinginan kuat dari Pemerintah Amerika untuk secara bersama-sama bersinergi untuk mensejahterakan rakyat dan membangun Papua,” kata Arnold Udam.
Menurut Arnold, pihaknya mengundang Dubes AS dan para pelaku bisnis AS untuk menjadi panelis kunci dalam Kongres Himpunan Pengusaha Muda Anak Asli Papua (Hikmas Papua) yang digelar dalam waktu dekat di Jayapura , Papua.
“Kita akan mengundang Duta Besar AS, lembaga bisnis AS-ASEAN untuk hadir, termasuk pihak Badan Pembangunan Internasional AS, USAID," kata Arnold. "(Kami menginginkan) pencerahan dari Dubes AS dalam kongres, salah satunya strategi agar tata kelola pemberdayaan di Papua lebih berdampak bagi rakyat Papua,” lanjut tokoh Papua ini.
Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan pemerintah harus lebih fokus dan serius dalam mengawasi pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. “Tuntutan dari masyarakat yang belum tercapai, anggaran otonomi khusus itukan cukup banyak, Baik untuk infrastruktur, peningkatan daya saing ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Mudah-mudahan bisa digunakan oleh para pemimpin di Papua secara arif dan bijaksana untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan yang lain,” komentar Ikrar.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini dalam sebuah rapat kabinet khusus membahas pembangunan di provinsi Papua dan Papua Barat menekankan pentingnya pemerintah memprioritaskan pembangunan di kedua provinsi itu .
”Pemerintah menempuh pendekatan kesejahteraan, demi keadilan, kemajuan dan kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua dan Papua Barat,” kata Presiden SBY.
Berdasar Data Kementerian Keuangan RI, Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat masing-masing mencapai Rp 3,5 triliun tahun 2012 ini, sedangkan dana perimbangan kedua provinsi mencapai Rp 27 triliun. Diprediksi tahun 2013 mendatang dana tersebut akan meningkat cukup signifikan.
Dubes Marciel dijadwalkan akan bertemu dengan para pejabat lokal di provinsi Papua, membahas berbagai hal diantaranya, memperkuat program-program kerjasama pendidikan, serta bantuan AS lainnya dalam bidang kesehatan, lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan.
Dilaporkan, pemerintah AS akan mengucurkan dana hibah senilai 2,8 juta dolar AS untuk membantu dinas pendidikan provinsi Papua serta program-program bantuan senilai 1,5 juta dolar AS untuk mengurangi penggundulan hutan atau deforestasi, melindungi keanekaragaman hayati, serta meningkatkan pendapatan warga Papua. Program-program tersebut merupakan kelanjutan komitmen Pemerintah AS untuk mendukung pembangunan daerah-daerah di Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar